Pernyataan bahwa data inflasi dimanipulasi—misalnya disebut resmi hanya 0,7% padahal kenyataannya bisa mencapai 15%—adalah kritik yang cukup sering muncul, terutama dari masyarakat yang merasa beban hidup meningkat drastis, sementara angka resmi terlihat terlalu rendah.
Berikut adalah beberapa penjelasan dan sudut pandang terkait isu ini:
🔍 1. Inflasi Resmi vs Inflasi Riil (di Lapangan)
- Inflasi resmi dihitung oleh badan statistik (seperti BPS) berdasarkan harga rata-rata dari keranjang konsumsi.
- Namun, tidak semua barang dalam keranjang itu mencerminkan kebutuhan pokok masyarakat.
- Contoh: jika harga cabai, beras, dan transportasi naik, tapi elektronik turun, inflasi resmi bisa tetap rendah.
- Hasilnya: masyarakat merasa inflasi jauh lebih tinggi dari angka resmi.
⚖️ 2. Dugaan Manipulasi Data
- Pemerintah bisa mengatur indikator agar inflasi terlihat rendah tanpa manipulasi langsung.
- Contoh manipulasi:
- Mengganti bobot komoditas penting.
- Mengambil data harga dari wilayah tertentu yang lebih stabil.
- Namun, tanpa bukti, tuduhan ini tetap opini — bukan fakta.
📊 3. Kenapa Ini Penting?
- Inflasi dipakai untuk:
- Menentukan UMR
- Kebijakan moneter (suku bunga)
- Ukuran stabilitas ekonomi
- Jika data tidak akurat, maka kebijakan bisa salah arah, rakyat yang dirugikan.
📉 4. Contoh Nyata
- Harga beras naik dari Rp11.000 ke Rp16.000/kg (naik 45%)
- Biaya kontrakan naik 20%
- Tapi inflasi resmi hanya 0,7%? Rakyat pun bingung: "Data dari mana ini?"
🧠 Kesimpulan
- Data resmi tidak selalu mencerminkan realita masyarakat.
- Kritik perlu disertai data lapangan dan transparansi metode penghitungan.
- Jika memang berbeda jauh (misal 0,7% vs 15%), maka perlu investigasi terbuka.
