Pada beberapa waktu terakhir, sejumlah kebijakan publik memicu protes dan kebingungan publik. Meski tujuan kebijakan seringkali mulia — seperti menekan tindak pidana ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, atau menata penggunaan lahan — pelaksanaannya kerap menimbulkan dampak tidak proporsional terhadap warga biasa dan pelaku usaha kecil.
1. Pemblokiran Rekening Dormant
Pemerintah dan otoritas keuangan mengambil langkah pemblokiran rekening yang dinilai "dormant" hanya dalam hitungan bulan—dengan alasan mencegah praktik jual-beli rekening, pencucian uang, dan judi online. Namun keputusan pemblokiran massal ini memukul individu yang menabung jangka panjang, simpanan musiman, atau rekening yang jarang dipakai untuk kebutuhan keluarga.
Masalah: pendekatan yang terlalu kaku tanpa melihat konteks penggunaan menimbulkan dampak sosial-ekonomi pada kelompok kurang mampu.
2. Penyitaan Tanah yang Dinilai "Nganggur"
Aturan yang mengizinkan pengambilalihan tanah karena tidak produktif selama periode tertentu dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan lahan. Namun kenyataannya, banyak tanah yang memang dibeli dengan uang sah lalu ditunggu pemanfaatannya (mis. menunggu izin, pembiayaan, atau rencana pembangunan). Penyitaan yang cepat dan proses pemberitahuan yang kurang transparan berpotensi merugikan pemilik yang sah.
3. Bansos yang Tidak Tepat Sasaran
Temuan banyak penerima bantuan sosial yang bukan golongan miskin—termasuk tenaga profesional seperti dokter dan pegawai BUMN—membuat publik marah. Ini menunjukkan lemahnya validasi data dan mekanisme audit dalam penyaluran bantuan. Ketidaktepatan sasaran mengurangi efektivitas program dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Pajak yang Membebani UMKM Baru
Reformasi perpajakan yang memasukkan UMKM ke dalam mesin pungut pajak digital dirasa memberatkan terutama bagi pelaku usaha mikro yang baru merintis. Tanpa pendampingan, sosialisasi, dan ambang yang mempertimbangkan masa awal usaha, kebijakan fiskal ini bisa mengekang pertumbuhan usaha skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
5. Isu Viral Lainnya
- Data penerima bansos yang menunjukkan transaksi judi online pada sejumlah besar rekening, yang menimbulkan pertanyaan tentang verifikasi dan pemutakhiran data.
- Skema kebijakan yang terlihat menargetkan warga kecil sementara celah bagi aktor besar kurang ditangani secara efektif (misalnya pengelakan pajak oleh pelaku besar atau korporasi).
- Implementasi kebijakan yang minim konsultasi publik sehingga solusi yang dihasilkan terasa kaget bagi masyarakat.
Kesimpulan
Kebijakan publik yang baik tidak cukup hanya baik di atas kertas; harus adil dalam implementasi, proporsional dampaknya, dan dilengkapi mekanisme verifikasi serta banding yang jelas. Ketika regulasi dijalankan tanpa mempertimbangkan konteks riil warga, potensi kerugian sosial dan politis menjadi besar.
Rekomendasi Singkat
- Perbaiki akurasi data dan audit penyaluran bantuan sosial.
- Buat kebijakan yang proporsional: pisahkan penanganan rekening berisiko tinggi dengan rekening tabungan keluarga yang jarang aktif.
- Berikan relaksasi dan masa transisi untuk UMKM dalam pengenaan pajak baru, serta pendampingan administrasi.
- Perkuat transparansi dan jalur keberatan bagi warga yang terdampak kebijakan administratif seperti penyitaan lahan.
- Libatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam perumusan kebijakan untuk mengurangi kesalahan implementasi.
