Di tengah tumpukan masalah pelik yang menimpa negeri ini—mulai dari korupsi berjemaah, harga kebutuhan pokok yang melambung, hingga sistem pendidikan yang carut-marut—ada saja pihak yang sibuk mengurus hal-hal yang justru bukan prioritas. Salah satunya adalah polemik soal ijazah mantan presiden yang terus diungkit-ungkit, seolah menjadi persoalan negara yang paling genting.
Ijazah: Penting Tapi Sudah Kedaluwarsa?
Ijazah seorang tokoh publik memang seharusnya valid. Tapi jika seseorang sudah melewati dua periode jabatan tertinggi di negara ini, sudah diverifikasi oleh lembaga resmi, bahkan lolos dalam berbagai tahap seleksi dan pengawasan ketat saat pemilu, rasanya polemik ijazah ini sudah bukan fokus yang relevan untuk diperdebatkan. Terlebih lagi jika yang dipermasalahkan adalah dokumen akademik yang sudah puluhan tahun lalu. Apakah ini benar-benar demi keadilan, atau hanya pengalihan isu semata?
Korupsi: Masalah Nyata yang Tak Kunjung Selesai
Yang lebih menyedihkan, perhatian publik justru dialihkan dari masalah korupsi yang jauh lebih merugikan rakyat. Laporan demi laporan dari KPK, ICW, dan lembaga-lembaga audit negara terus menunjukkan praktik penyelewengan dana rakyat dari pusat hingga daerah. Namun entah mengapa, kasus-kasus besar sering menguap begitu saja. Bahkan beberapa terdakwa kasus korupsi bisa tetap hidup mewah di balik jeruji besi, dengan fasilitas bak hotel berbintang.
Prioritas yang Melenceng
Alih-alih fokus menyelamatkan uang negara yang triliunan rupiah jumlahnya hilang setiap tahun, sebagian pihak justru lebih tertarik menggali masa lalu seseorang yang sebenarnya tak lagi punya kuasa. Aneh tapi nyata, kita sering terjebak pada simbolisme dan polemik, ketimbang bertindak menyelesaikan masalah konkret yang menggerogoti kehidupan rakyat sehari-hari.
Rakyat Butuh Solusi, Bukan Sensasi
Rakyat di bawah butuh harga bahan pokok yang stabil, pekerjaan yang layak, pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau. Mereka tak peduli dengan kontroversi ijazah yang tak berdampak langsung pada kehidupan mereka. Mereka justru bertanya, kenapa koruptor besar bisa bebas, kenapa bansos sering tidak tepat sasaran, kenapa mafia tambang dan pangan tetap dilindungi?
Kesimpulan: Jangan Sibuk Cari-cari Kesalahan Masa Lalu
Negara ini tidak akan maju jika kita terus mengorek-ngorek masa lalu untuk menjatuhkan lawan politik, apalagi dengan dalih “pencarian keadilan” yang tak berimbang. Kita butuh energi untuk menyelesaikan persoalan nyata—korupsi, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan krisis kepercayaan terhadap hukum. Jika tak bisa jadi bagian dari solusi, janganlah menambah kekacauan dengan isu-isu yang tak esensial.
