Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang selama ini dipercaya untuk menyajikan data dan statistik nasional, termasuk angka kemiskinan.
Namun, belakangan ini muncul sorotan tajam dari berbagai pihak terhadap metode penghitungan garis kemiskinan yang dinilai tidak mencerminkan realitas keseharian rakyat.
Salah satu poin paling kontroversial adalah standar kemiskinan yang menyatakan bahwa seseorang dengan pengeluaran lebih dari Rp20.000 per hari tidak tergolong miskin.
Angka ini memicu pertanyaan besar: benarkah hidup dengan pengeluaran Rp20.000 per hari sudah layak dikatakan tidak miskin?
Mengubah Definisi, Bukan Menyelesaikan Masalah
Angka kemiskinan memang bisa diturunkan secara statistik. Tapi ketika itu dicapai bukan melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan dengan mengubah definisi kemiskinan, maka itu bukanlah prestasi—melainkan manipulasi.
BPS menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar sekitar Rp550.458 per kapita per bulan, atau sekitar Rp18.000–Rp20.000 per hari.
Artinya, jika seseorang membelanjakan uang sedikit di atas nominal tersebut, ia dianggap "bukan miskin" menurut data resmi, meskipun kenyataannya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Logika yang Tidak Sesuai Realita
Coba bayangkan: apakah dengan Rp20.000 seseorang dapat memenuhi kebutuhan makan tiga kali sehari, transportasi, kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain?
Jawabannya, jelas tidak. Bahkan di wilayah pedesaan sekalipun, harga-harga kebutuhan pokok telah melambung tinggi.
Sekadar membeli nasi bungkus pun sulit didapatkan dengan harga di bawah Rp10.000. Maka, bagaimana mungkin seseorang yang hanya memiliki sedikit di atas angka tersebut dianggap hidup layak?
Potret Kemiskinan yang Tersembunyi
Dengan standar yang terlalu rendah, jutaan rakyat yang hidup dalam kekurangan tidak lagi tercatat dalam statistik sebagai "miskin."
Padahal kenyataannya mereka tetap kesulitan. Ini berbahaya karena kebijakan yang diambil pemerintah seringkali berdasarkan data statistik tersebut.
Ketika angka kemiskinan terlihat turun, program bantuan bisa dikurangi, dan kelompok rentan makin tak terjangkau bantuan sosial.
Kondisi ini membuat kita kembali pada pertanyaan fundamental: apakah statistik dibuat untuk memahami rakyat atau menipu diri sendiri?
Mengapa BPS Harus Dievaluasi
Dalam konteks ini, bukan berarti kita menyalahkan BPS sepenuhnya. Bisa jadi BPS hanya menjalankan instruksi teknokratis dan mengikuti standar internasional seperti World Bank.
Namun, ketika data yang dikeluarkan tidak lagi relevan dengan kenyataan di lapangan, lembaga tersebut wajib mengkritisi ulang metodologi yang digunakan. Apalagi jika standar tersebut membuat penderitaan rakyat seakan "tidak terlihat."
Pemerintah seharusnya tidak menggunakan angka-angka statistik sebagai alat pencitraan, tapi sebagai dasar perbaikan kebijakan.
Evaluasi terhadap garis kemiskinan harus melibatkan pendekatan multidimensional, bukan hanya pengeluaran per kapita.
Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal layak, dan pekerjaan yang bermartabat seharusnya menjadi bagian dari pengukuran kemiskinan.
Penutup: Wajah Kemiskinan Tidak Bisa Disembunyikan dengan Angka
Menurunkan angka kemiskinan dengan menurunkan standar bukanlah solusi jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengakui masalah yang sebenarnya dan kemauan untuk memperbaikinya secara struktural. Jika tidak, kita hanya menciptakan ilusi kemajuan yang rapuh dan mudah runtuh sewaktu-waktu.
Statistik boleh dibentuk, tapi realitas tak bisa dimanipulasi. Rakyat yang hidup pas-pasan tetap akan merasakan kemiskinan, walau negara menyatakan mereka “sudah tidak miskin.”
